Personel Kodim 0719/Jepara Terima Penyuluhan Hukum Dari Kumdan IV/Diponegoro

.

Personel Kodim 0719/Jepara Terima Penyuluhan Hukum Dari Kumdan IV/Diponegoro

Jumat, 07 Februari 2020

Jepara, bhayangkaraperdana.com – Puluhan prajurit TNI, PNS dan Persit Kodim 0719/Jepara mendapat penyuluhan hukum dari Kumdam IV/Diponegoro di Aula Makodim 0719/Jepara, Jumat (07/02/2020).

Komandan Kodim 0719/Jepara dalam sambutan yang disampaikan Kasdim Mayor Inf Muhammad Nurul Chabibi menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Penyuluh Kumdam IV/Diponegoro pimpinan Kapten Chk Herlius Waruwu di Kodim 0719/Jepara.

“Walaupun Komandan Kodim tidak lagi ditempat, karena ada dinas khusus, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti penyuluhan dari Kumdam,” ungkap Kasdim.

Kasdim menjelaskan bahwa situasi perkembangan media sangat pesat, dimana dengan mudah kita dapat menggunakan gadget untuk mendapatkan sebuah informasi, bahkan jejaring media sosial pun saat ini seakan-akan menjadi salah satu kebutuhan.

“Untuk itu, perlu adanya penyuluhan hukum kepada anggota TNI dan Persit Kodim 0719/Jepara terkait penggunaan media, khususnya media sosial. Sehingga tahu batasan-batasan dalam penggunaannya,” jelasnya.

Lebih lanjut Kasdim menerangkan bahwa selain penyuluhan hukum dari Tim Kumdam IV/Diponegoro, juga ada sosialisasi tentang virus corona oleh Tim kesehatan Kesdam IV/Diponegoro dari Klinik Pratama Kartika 22 Jepara.

“Maraknya kabar tentang coronavirus, Komando atas mengambil langkah dengan memberikan sosialisasi kepada seluruh anggota. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran virus mematikan tersebut, sehingga anggota tahu dan dapat mencegah penyebarannya,” terang orang nomor dua di jajaran TNI Kodim Jepara tersebut.

Sementara itu, tim penyuluh dari Kumdam Kapten Chk Herlius Waruwu menjelaskan beberapa pelanggaran hukum yang sering terjadi di masyarakat yang berpengaruh terhadap anggota TNI.

“Pelanggaran hukum yang sering terjadi antara lain penyalahgunaan IT, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kesusilaan, penyalahgunaan wewenang dan pembuatan hukum yang benar dalam pembelian tanah, ranmor, investasi dan hutang piutang,” jelasnya.


Menurutnya, banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam pelanggaran hukum. Untuk itu setiap personel diharapkan selalu mawas diri agar terhindar dari pelanggaran yang dapat menjatuhkan nama baik diri sendiri, keluarga, maupun satuan. “Sayangilah keluarga dan hindari perbuatan yang melanggar hukum,” tegas Kapten Herlius. (Denny/afid).