IURAN BPJS NAIK SAAT PANDEMI COVID 19

.

IURAN BPJS NAIK SAAT PANDEMI COVID 19

Sabtu, 16 Mei 2020

Jakarta - bhayangkaraperdana.com - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan disaat masyarakat sedang melawan wabah virus corona, sehingga menuai berbagai kritikan dan dianggap bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) pada hari Kamis (14/05/2020).

" Lembaga Legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) melakukan kritikan tajam dan melakukan desakan kepada Pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut, dianggap momentumnya tidak tepat karena masih dalam masa pandemi Covid 19 yang melanda di Negeri yang kita cintai ini ".

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto mengatakan, Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini sangat tidak tepat dikarenakan masih dalam masa pandemi Covid-19 ini.

Mulyanto juga menyampaikan, kenaikan iuran BPJS ini akan semakin memberatkan beban hidup rakyat yang saat ini tengah kesusahan menghadapi pandemi Covid 19, sehingga menganggap kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini dinilai bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung (MA), yang sebelumnya MA telah membatalkan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019, karena di nilai bertentangan dengan Undang-Undang akan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS.

Seharusnya pemerintah mengeluarkan Perpres sesuai putusan MA saja dan bukan membuat aturan baru yang membuat rakyat resah, Ungkap Mulyanto, melalui keterangan tertulis, Kamis (15/05/2020).

Dalam kondisi yang demikian, seharusnya Pemerintah lebih peka, terkait situasi ekonomi masyarakat yang sedang berjuang dan bertahan akan pandemi Covid 19, yang terhentinya aktivitas ekonomi dan adanya pemberhentian kerja secara massal di berbagai daerah, Imbuhnya.

Dengan suasana seperti ini, seharusnya sudah cukup meyakinkan pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, karena rakyat akan semakin berat beban hidupnya, Pungkasnya.

Hal senada juga di sampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni mengenai keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum tepat untuk saat ini, karena kenaikan iuran BPJS Kesehatan, baru beberapa bulan lalu dibatalkan oleh MA, sehingga tidak tepat jika pemerintah mengeluarkan putusan yang bertentangan, Tegasnya. (Indra Garuda)