Enam Orang Dipanggil Inspektorat, Terkait PTSL 2019 Bendosari.

.

Enam Orang Dipanggil Inspektorat, Terkait PTSL 2019 Bendosari.

Selasa, 09 Juni 2020

SUKOHARJO, bhayangkaraperdana.com - Kasus dugaan penyelewengan administrasi PTSL 2019 di salah satu desa di Kecamatan Bendosari terus bergulir. Inspektoran Kabupaten Sukoharjo telah memeriksa satu orang dan akan memanggil 5 orang lagi pekan ini.

Inspektor Kabupaten Sukoharjo Djoko Poernomo mengakui bahwa pihaknya memang sudah menerima limpahan berkas dugaan penyelewengan PTSL 2019 di salah satu desa di Kecamatan Bendosari. Namun, karena adanya wabah Covid-19 pihaknya belum bisa maksimal menindaklanjuti.

"Kita kemarin kan masih bingung bagaimana protokolnya, sudah sebulan lebih kita terima. Tapi karena adanya Covid-19 kita juga pikir-pikir akan panggil orang," kata Djoko Poernomo yang akrab di panggil Ipung ini melalui sambungan teleponya, Minggu (7/6).

Meski begitu, sejak menerima berkas, pihaknya tetap melakukan tindak lanjut dengan meminta dokumen-dokumen untuk dipelajari. Kemudian, pekan lalu setidaknya ada 1 orang yang terkait kasus itu dipanggil ke inspektorat untuk diminta keterangan.

"Pekan kemarin kita panggil 1 orang, bahkan sampai 2 kali pemanggilan," katanya.

Kemudian, pekan ini inspektorat bakal memanggil lagi 5 orang terkait perkara tersebut. Meski begitu, Inspektoran belum bisa memberikan keterangan secara detail siapa saja yang akan dipanggil. Ditegaskan bahwa bukan dugaan pelanggaran administrasi dan gratifikasi saja yang didalami, tapi juga semua aspek.

"Saat ini semua aspek kami coba dalami," tegasnya.

Kasus ini bermula dari Ketua Umum LSM LAPAAN RI Jawa Tengah BRM Kusuma Putra melaporkan adanya dugaan penyimpangan PTSL 2019 di salah satu desa di Kecamatan Bendosari ke Kejaksaan Negeri Sukoharjo, akhir Januari 2020. Pihak LSM telah menyerahkan berkas hasil investigasi 21 sertifikat yang diduga ganda ke Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Saat itu yang diserahkan baru 21 sertifikat dari 1 Desa di Kecamatan Bendosari. 21 sertifikat yang diduga ganda ini adalah dari program PTSL 2019. Menurut Kusumo, ada indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat. Serta ada dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi dari penggunaan anggaran negara dari APBN untuk membiayai pembuatan sertifikat yang kuat dugaan tidak tepat sasaran. (Hr/Ksm/kwl)