ADA 3 KETENTUAM MINIMAL YANG DITERAPKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

.

ADA 3 KETENTUAM MINIMAL YANG DITERAPKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jumat, 07 Agustus 2020

 

GROBOGAN, bhayangkaraperdana.com - Dalam melaksanakan tugasnya sesuai SOP ada tiga hal pelayanan minimal yang ditempuh Dinas Lingkungan Hidup kab Grobogan dalam mensikapi pemerkrasa. Ketiga hal yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usahanya yaitu jaminan udara, jaminan air serta jaminan bio masa yang menyangkut tanah bisa subur kembali. Dan yang terakhir aduan.

Meskipun pelaku usaha telah membayar pajak, akan tetapi bila mana dalam melaksanakan usahanya masih melanggar ketiga hal atau ketentuan tersebut tetap akan ditegur bahkan akan diberikan sangsi. Demikian keterangan yang diberikan Ka Dinas Lingkungan Hidup kab Grobogan Prasetyo Agus Nugroho SH MH dalam kegiatan audensi beberapa awak media diruang kerjanya. Kamis( 6/8/2020).

Agus Prasetyo juga menambahkan bahwa pihaknya tidak ada istilah mempersulit investor bahkan tetap diberi kemudahan asalnya aturan yang ada tetap dipenuhinya.

" Semua pemakarsa usaha harus paham dulu nanti akan terbil dokumen amdal ( analisa dampak lingkungan atau  cukup surat pernyataan pengelolaan lingkungan ( SPPL ) sebelum usaha dilaksanakannya, " Terang Agus.

Dan yang terpenting masyarakat juga harus paham semua bentuk usaha harus tercatat dan diketahui oleh pemerintah sehingga pemerintah akan mudah mensikapinya ketika menguluarkan ijin  usahanya.

Sedangkan DLH sebatas kajian dampak dari usaha tersebut  

Termasuk antara kegiatan  galian golongan C atau usaha penataan lahan untuk pertanian masyarakat harus paham keruanua. Imbuh Agus.

Kegiatan sharing dan tukar pendapat  dalam audensi antara beberapa awak media yang pejabat DLH menurut Ka Dinas LH cukup positif dan sangat baik.

Pasalnya disamping membangun kemitraan dampak lain adanya persepsi yang sama dalam mensikapi pelaku usaha dan pemprakarsa yang akan menjalankan usahanya di kab Grobogan.

Beberapa awak media sempat menanyakan serta meminta menjelasan soal penataan lahan yang ada di Desa Watupawon kec Penawangan dan Desa Leyangan yang sempat terbengkelai serta acak acakan yang merugikan petani setempat.

Bahkan kondisi lahan yang rencananya diratakan untuk pertanian akan tetapi jauh panggang dari api berupa kubangan- kubangan dalam yang justru cocok untuk perikanan.

Hal tersebut yang butuh solusi dalam mensikapi pengusaha yang melangar ketentuan di awal.

Kegiatan audensi berjalan dengan lancar serta penuh keakraban .

Hal tersebut diwujudkan adanya komunikasi yang baik antara Ka.Dinas LH dengan awak media dalam.mensikapi persoalan dampak lingkungan dalam proses pembangunan.

Mewakili jajaran DLH pihaknya tetap senang dan mengucapkan terima kasih atas kepedulian awak media dalam melalukan pengawasan serta memberikan masukan kepada kantor DLH Grobogan.

Diakuinya dengan keterbatan personil di DLH maka peran media sangatlah diharapkan dalam menjaga kelestarian lingkungan dimasa percepatan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang ada.

Dengan maraknya industri serta pengusaha tambang memandakan pertumbuhan ekonomi semakin membaik.

Tentunya harus diperhatikan dampak lingkungan hidup. Untuk itu DLH berusaha meminimalisir dampak tersebut dengan ketentuan bakk UU derta Perda yang sudah ada sehingga kegiatan usaha masih bisa berjalan," Terang Ka Dinas LH.(Imam)