Audiensi Perwakilan Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran (GEMPUR) Kab. Semarang terkait Omnibus Law dan UMK Kab. Semarang Tahun 2021.

.

Audiensi Perwakilan Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran (GEMPUR) Kab. Semarang terkait Omnibus Law dan UMK Kab. Semarang Tahun 2021.

Jumat, 13 November 2020

 Ungaran, bhayangkaraperdana.com - Bertempat di ruang Widyapraja kantor Bupati Semarang telah dilaksanakan audiensi antara Bupati Semarang dengan perwakilan Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran (GEMPUR)  Kab. Semarang, Kamis (12/11/2020).

Dalam acara tersebut hadir Bupati Semarang H. dr. MUNDJIRIN,  ES,  SPOG., Plt. Sekda Kab. Semarang VALEANTO SUKENDRO., Kadisnaker Kab. Semarang., DJAROT SUPRIYOTO., Ketua DPF FKSPN Kab. Semarang Ir. SUMANTA, serta Perwakilan GEMPUR sejumlah 18 orang.

Ketua DPF FKSPN Kab. Semarang Ir. SUMANTA, dalam acara audensi tersebut menyampaikan aspirasinya yaitu Menyikapi rencana penetapan UMK Kab. Semarang tahun 2021 pada 21 November 2020, bahwa pada tanggal 10 November 2020 lalu Dewan Pengupahan Kab. Semarang telah mengajukan 2 usulan angka kepada Bupati Semarang. Bahwa GEMPUR tidak puas dengan kinerja BPS terkait item KHL,  sehingga Serikat Pekerja berinisiatif untuk melakukan survey KHL berdasarkan Permenaker No. 18 tahun 2020 yang menghasilkan 64 item, Serta  Buruh semakin kecewa dengan adanya Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja yang menghimbau Gubernur se-Indonesia untuk tidak ada kenaikan UMP tahun 2021.

Salah satu buruh Kab. Semarang menyampaikan Bahwa seperti sebelumnya bahwa setiap awal tahun pasti akan terjadi peningkatan biaya kehidupan,  sehingga terkait adanya surat edaran Menteri Tenaga Kerja tentu bertolak belakang. Agar Kab. Semarang dapat menghiraukan surat edaran menteri tenaga kerja, dan tetap menaikan UMK Kab. Semarang tahun 2021.  Penyampaian aspirasi oleh BUDI WIDARTONO juga dari serikat pekerja Bahwa keingingan buruh Kab. Semarang hanya 1, yakni Bupati Semarang dapat menaikkan UMK Kab. Semarang tahun 2021. Keinginan GEMPUR agar Bupati Semarang dapat memenuhi keinginan buruh untuk menaikkan UMK Kab. Semarang tahun 2021 yakni sebesar Rp 2.476.550,91. Diharapkan dengan dikabulkannya keinginan Serikat Pekerja untuk kenaikan UMK Kab. Semarang tahun 2021 dapat menjadi kenang-kenangan di akhir masa jabatan Bupati Semarang. 

Bahwa berdasarkan audiensi dengan Gubernur Jateng beberapa waktu lalu,  sudah disampaikan agar Serikat Pekerja dapat berkoordinasi dengan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat membicarakan kenaikan UMK 2021.

Bupati Semarang MUNDJIRIN,  ES, SPOG, memberikan tanggapannya Bahwa dalam kondisi pandemi saat ini banyak perusahaan yang kolaps,  sementara kebutuhan hidup makin bertambah. Terkait itu maka perlunya win win solution sehingga semua pihak tidak ada yang merasa paling dirugikan. Jelasnya.

Bupati Semarang setuju jika upah harus Kab. Semarang tahun 2021 dinaikkan sesuai petunjuk Gubernur Jateng,  namun tentunya kenaikan ini juga tidak memberatkan APINDO. Bahwa Bupati Semarang memutuskan untuk menggunakan formula PP 78 tahun 2015, maka UMK Kab. Semarang tahun 2021 naik Rp 72.917,09 menjadi Rp 2.302.797,59 ( duajuta tigaratus dua ribu tujuhratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh sembilan sen) atau naik 3,27 persen dari UMK tahun 2020 yakni Rp. 2.229.880,50 (dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah lima puluh sen)

Di akhir acara audensi Penyarahan surat tuntutan GEMPUR dari Ir. SUMANTA kepada Bupati Semarang. Dengan usulan angka dari Bupati Semarang kepada Gubernur Jateng tersebut GEMPUR tidak keberatan dan menerimanya.(bintang)