Komentar
HALSEL, bhayangkaraperdana.com - Lembaga Aliansi Indonesia sebagai Badan Penelitian Aset Negara, (BPAN) yang memiliki moto: yaitu mengajak Pejabat Tinggi Negara, yakni TNI, POLRI, JAKSA AGUNG, KPK serta Pemerintah, Pengusaha & Masyarakat STOP & CEGAH Pungutan Liar, Korupsi, Kolusi, Nepotisme & Narkoba, dengan tujuan, 1.Menyelamatkan Aset Negara 2.Menegakkan Keadilan & Kebenaran 3.Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia,( NKRI )
juga memiliki Visi & Misi yaitu : mendukung Program Pemerintah yang Sah, selama Pemerintah bekerja demi Masyarakat, serta mengawasi, menyikapi apabila Pejabat menyalagunakan kewenangannya yang di nilai tidak berpihak pada Masyarakat,
Maka Lembaga Aliansi Indonesia mengambil peran untuk mengingatkan Pemerintah, dan tidak segan-segan akan melaporkan kepada Bapak Presiden RI, melalui ketua umum, hal ini di sampaikan oleh ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Aliansi Indonesia Kab. Halmahera Selatan Provinsi. Maluku Utara, Senin(8/2/2021). Sarjan Taib
Sarjan Taib atau yang akrab di sapa Sarta itu Memaparkan, bahwa anggaran dana desa semenjak bergulir pada tahun 2016 sampai sekarang, tidak pernah habis masaalah yaitu bentrok antara masyarakat dengan kepala desa, hanya persoalan dana desa yang di duga salah gunakan oleh oknum- oknum kepala desa sehingga berakhir ricu di tengah tengah masyarakat itu sendiri
Ia juga menambahkan merasa heran dengan Bupati Bahrain Kasuba sebagai pucuk Pimpinan tertinggi di Negri Saruma ini yakni kabupaten halmahera selatan, bahwa setiap permasalahan yang terjadi di desa, masyarakat selalu melakukan aksi hanya untuk menuntut keadilan, dan itu di laporkan juga kepada Bupati, namun Bupati di nilai tidak serius dengan adanya laporan masyarakat tersebut, bahkan Bupati sering menjau dengan masyarakat dan berbagai macam alasan, ahirnya dengan ketidak pemahaman hukum pada masyarakat yang suda merasah bosan serta merasa di abaikan tuntutannya, maka terjadilah gesekan, bahkan fasilitas desa pun di rusaki oleh masyarakat, hanya karena di kuasai amarahnya yg sudah tidak bisa terkendalikan lagi," kata sarjan.
Sarjan juga menyampaikan juga Seharusnya di pikirkan oleh Bupati bukan mala diam, karena Bupati seharusnya turun langsung di desa desa yang di anggap ada masaalah, untuk dapat memastikan di lapangan sehingga mengetahui jelas apa permasalahannya, jangan hanya mengunjungi desa karena ada unsur-unsur politik. sebagai pemimpin seharusnya berpikir bijak dan arif untuk kepentingan Masyarakat, bukan kepentingan pribadi, maupun kepentingan kelompok.
ia juga menambahkan bahwa amatan Aliansi Indonesia terhadap Bupati, bahwa selama ini mengenai kebijakan yang diambil sering terjadi pilih kasih, yang hanya di utamakan pada kelompok-kelompok yang merasa dekat dengan Bupati, pada akhirnya merugikan masyarakat seperti yang terjadi di desa jojame, indari, nusababullah, dan masih ada desa-desa lain yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
Bahkan saat ini terlihat jelas di desa tawa kec. Kasiruta timur dengan kepala desanya yakni Bahtiar Hi Hakim di duga temuan Inspektorat kurang lebih empat ratus juta, sehingga yang bersangkutan di non aktifkan, dan ini seharusnya Bupati mendesak kepada ispektorat untuk merekomendasikan agar di tindak lanjut kerana hukum, karena di duga merugikan negara, bukan kembalikan lagi untuk memimpin desa tersebut, secara tidak langsung Bupati telah melindungi oknum- oknum kepala desa dan mendukung terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat, apabila hal hal ini tidak di sikapi dengan baik oleh Bupati Halmahera Selatan,
Sambungnya, maka langka yang di ambil oleh Lembaga Aliansi Indonesia akan melanjutkan ke pusat dalam hal ini ke KPK, karena banyak dugaan laporan dana desa ke kementrian desa di duga Palsu, karena dugaan kuat tidak sesuai dengan realisasi di lapangan", tandasnya (M. Amin)