Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

.

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

Jumat, 29 Oktober 2021

 

Istimewa

Laporan. : Guntoro | Kontributor


KARANGANYAR, Bhayangkaraperdana.com - Sehubungan dengan pengelolaan aset desa supaya bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan benar dan aman, maka dari pemerintah Kabupaten Karanganyar menggandeng Polres Karanganyar dan Kejaksaan Negeri Karanganyar memberikan pembinaan kepada kepala desa serta perangkat yang terkait untuk 4 kecamatan di Sendang Plesungan Kecamatan Gondangrejo, Kamis(28/10/2021).


Kepala desa beserta perangkat desa  terkait yang hadir dalam acara tersebut, terdiri dari 4 kecamatan yaitu kecamatan Gondangrejo, Colomadu, Kebakramat dan Jaten. 




Dalam sambutannya, Sundoro Budi Karyanto S.Sos. selaku Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar menyampaikan bahwa, dengan adanya sosialisasi ini bertujuan untuk pendampingan yang lebih dominan pada pembekalan aspek hukum yang harus diketehui oleh pemerintah desa pada saat nanti mempersiapkan kegiatan - kegiatan di tahun 2022.


" Terutama berkaitan pada waktu proses perencanaan yang termasuk juga pendampingan sesuai aturan yang berlaku, " katanya.


Disinggung pula dalam pembinaan ini bukan hanya tentang sekedar pengelolaan keuangan saja, namun juga secara krusial juga menyangkut tentang aset desa yang harus diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019.


Hadir pula dari Polres Karanganyar yang diwakili Bripka Yesi Arfiyanto S.H.,M.H. selaku unit 3 Reskrim Polres Karanganyar,  yang memaparkan terkait dengan pengelolaan aset desa, bahwasanya di kabupaten Karanganyar ini disinyalir belum maksimal dalam pemanfaatannya.


" Sehingga dengan adanya sosialisasi ini, desa bisa memanfaatkan aset desanya terutama yang berupa tanah bisa semaksimal mungkin supaya bisa menambah pendapatan di tiap desa. Dan dalam proses pemanfaatannya juga harus sesuai regulasi yang ada," tambahnya.


" Dengan adanya sosialisasi ini berharap bisa antisipasi dan pencegahan biar ke depannya tidak ada kesalahan administrasi maupun kesalahan yang di sengaja yang dilakukan pemerintah desa, tutupnya.